jump to navigation

TUGAS KEWARGANEGARAAN ( BAB I ) PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN February 26, 2010

Posted by yudhaaduy in Uncategorized.
trackback

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

Semangat perjuangan bangsa yang telah ditunjukkan pada

kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut dilandasi oleh keimanan

serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan

untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai–

nilai perjuangan Bangsa Indonesia. Semangat inilah yang harus

dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia. Selain itu

nilai–nilai perjuangan bangsa masih relevan dalam memecahkan

setiap permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara serta terbukti keandalannya.

Tetapi nilai–nilai perjuangan itu kini telah mengalami pasang surut

sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami

penurunan pada titik yang kritis. Hal ini disebabkan antara lain oleh

pengaruh globalisasi.

Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga–

lembaga kemasyarakatan internasional, negara–negara maju yang

ikut mengatur percaturan politik, ekonomi, sosial budaya, serta

pertahanan dan keamanan global. Disamping itu, isu global yang

meliputi demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup

turut pula mempengaruhi keadaan nasional.

Globalisasi juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, khususnya dibidang informasi,

komunikasi, dan transportasi. Hingga membuat dunia menjadi

transparan seolah–olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal

batas negara.

Semangat perjuangan bangsa ynag merupakan kekuatan

mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam

masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam era globalisasi dan masa

yang akan datang kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai

dengan bidang profesi masing–masing. Perjuangan non fisik ini

memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara

Indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon

cendikiawan pada khususnya, yaitu melalui Pendidikan

Kewarganegaraan.

B. Kompetensi Yang Diharapkan

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk

menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta

perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa,

wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para

mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warga negara Republik

Indonesia yang sedang mengkaji dan akan menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi serta seni.

Berkaitan dengan pengembangan nilai, sikap, dan

kepribadian diperlukan pembekalan kepada peserta didik di

Indonesia yang dilakukan melalui Pendidikan Pancasila,

Pendidikan Agama, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan

Ilmu Alamiah Dasar (sebagai aplikasi nilai dalam kehidupan) yang

disebut kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian

(MKPK) dalam komponen kurikulum perguruan tinggi.

Setiap warga negara Republik Indonesia harus menguasai

ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang merupakan misi

atau tanggung jawab Pendidikan Kewarganegaraan untuk

menumbuhkan wawasan warga negara dalam hal persahabatan,

pengertian antar bangsa, perdamaian dunia, kesadaran bela

negara, dan sikap serta perilaku yang bersendikan nilai–nilai

budaya bangsa .

Hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela

negara akan terwujud dalam sikap dan perilakunya bila ia dapat

merasakan bahwa konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia

sungguh–sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan

kehidupannya sehari–hari.

Kompetensi lulusan Pendidikan Kewarganegaraan adalah

seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab dari seorang

warga negara dalam berhubungan dengan negara, dan

memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa,

wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

C. Pengertian Dan Pemahaman Tentang Bangsa Dan Negara

Bangsa adalah orang–orang yang memiliki kesamaan asal

keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan

sendiri. Atau bisa diartikan sebagai kumpulan manusia yang

biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu

dimuka bumi.

Jadi Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang

mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya

sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah

Nusantara/Indonesia.

Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau

beberapa kelompok manusia yang sama–sama mendiami satu

wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang

mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa

kelompok manusia tersebut.

Atau bisa diartikan sebagai satu perserikatan yang melaksanakan

satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat

dengan kekuasaan untuk memaksa bagi ketertiban sosial.

D. Negara Dan Warga Negara Dalam Sistem Kenegaraan Di

Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara

berdaulat yang mendapatkan pengakuan dari dunia internasional

dan menjadi anggota PBB. Dan mempunyai kedudukan dan

kewajiban yang sama dengan negara–negara lain di dunia, yaitu

ikut serta memelihara dan menjaga perdamaian dunia. Dalam UUD

1945 telah diatur tentang kewajiban negara terhadap warga

negaranya, juga tentang hak dan kewajiban warga negara kepada

negaranya.

E. Pemahaman Tentang Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari,

oleh, dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi,

kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan

rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga

negara. Demos menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyat

keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang

berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke

sumber–sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas

hak–hak prerogratif dalam proses pengambilan keputusan yang

berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.

F. Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia

Pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa,

kepribadian bangsa, tujuan dan cita–cita hukum bangsa dan

negara, serta cita–cita moral bangsa Indonesia. Pancasila sebagai

dasar negara mempunyai kedudukan yang pasti dalam

penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia.

Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang

berdasarkan nilai–nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari,

oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila–sila Pancasila. Demokrasi Indonesia adalah satu sistem

pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dalam bentuk

musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan dan

memecahkan masalah–masalah kehidupan berbangsa dan

bernegara demi terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang

adil dan makmur merata secara material dan spiritual.

G. Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi

Manusia yang telah disetujui oleh Resolusi Majelis Umum

Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 217 A (III) tanggal 10

Desember 1948 terdapat pertimbangan–pertimbangan berikut :

1. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan

hak–hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota

keluarga kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian di dunia.

2. Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada

hak–hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan–

perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dalam

hati nurani umat manusia dan bahwa kebebasan berbicara dan

agama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah

dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi dari rakyat jelata.

3. Menimbang bahwa hak–hak manusia perlu dilindungi oleh

peraturan hukum supaya tercipta perdamaian.

4. Menimbang bahwa persahabatan antara negara–negara perlu

dianjurkan.

5. Menimbang bahwa negara–negara anggota PBB telah

menyatakan penghargaan terhadap hak–hak asasi manusia,

martabat penghargaan seorang manusia baik laki–laki dan

perempuan serta meningkatkan kemajuan-sosial dan tingkat

kehidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.

6. Menimbang bahwa negara–negara anggota telah berjanji akan

mencapai perbaikan penghargaan umum terhadap pelaksanaan

hak–hak manusia dan kebebasan asas dalam kerja sama

dengan PBB.

7. Menimbang bahwa pengertian umum terhadap hak–hak dan

kebebasan ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan janji ini

secara benar.

H. Kerangka Dasar Kehidupan Nasional Meliputi Keterkaitan

antara Falsafah Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara,

dan Ketahanan Nasional

Konsepsi Hubungan antara Pancasila dan Bangsa

Manusia Indonesia yang sudah menjadi bangsa Indonesia

saat itu yaitu sejak tanggal 28 Oktober 1928 (Sumpah Pemuda)

telah mengakui bahwa diatasnya ada Sang Pencipta, yang

akhirnya menimbulkan rasa kemanusiaan yang tinggi baik dengan

bangsa sendiri ataupun dengan bangsa lain. Kemudian timbullah

segala tindakan yang selalu berdasarkan pertimbangan rasa

kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga hal tersebut

menumbuhkan persatuan yang kokoh. Sedangkan agar jiwa–jiwa

itu terpelihara maka perlu kebijaksanaan untuk mewujudkan cita–

cita yang dimusyawarahkan dan dimufakati oleh seluruh bangsa

Indonesia melalui perwakilan.

Pancasila sebagai Landasan Ideal Negara

Cita–cita bangsa Indonesia yang luhur kemudian menjadi

cita–cita negara karena Pancasila merupakan landasan idealisme

Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena sila–sila yang ada

didalamnya merupakan kebenaran hakiki yang perlu diwujudkan.

I. Landasan Hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia

1. Pancasila sebagai ideologi negara

Telah disebutkan bahwa Pancasila merupakan falsafah

bangsa sehingga ketika Indonesia menjadi negara, falsafah

Pancasila ikut masuk dalam negara. Cita–cita bangsa tercermin

dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga dengan demikian

Pancasila merupakan Ideologi Negara.

2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi

Kemerdekaan Indonesia merupakan momentum yang

sangat berharga dimana bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan.

Tetapi kemerdekaan ini bukan kemerdekaan Negara Kesatuan.

3. Implementasi konsepsi UUD 1945 sebagai landasan konstitusi

– Pancasila : cita–cita dan ideologi negara

– Penataan : supra dan infrastruktur politik negara

– Ekonomi : peningkatan taraf hidup melalui penguasaan bumi

dan air oleh negara untuk kemakmuran bangsa.

– Kualitas bangsa : mencerdaskan bangsa agar sejajar

dengan bangsa–bangsa lain.

– Agar bangsa dan negara ini tetap berdiri dengan kokoh,

diperlukan kekuatan pertahanan dan keamanan melalui pola

politik strategi pertahanan dan kemanan.

J. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kurikulum Pendidikan kewarganegaraan, yang

kemudian pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah hubungan negara dengan

warga negara, antara warga negara serta Pendidikan Pendahuluan

Bela Negara. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

harus terus ditingkatkan guna menjawab tantangan masa depan,

sehingga keluaran peserta didik memiliki semangat juang yang

tinggi dan kesadaran bela negara sesuai bidang profesi masingmasing

demi tetap tegak dan utuhnya NKRI.

Perguruan Tinggi perlu mendapatkan Pendidikan

Kewarganegaraan karena Perguruan Tinggi sebagai institusi ilmiah

bertugas secara terus menerus mengembangkan ilmu

pengetahuan dan Perguruan Tinggi sebagai instrumen nasional

bertugas sebagai pencetak kader-kader pemimpin bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi diberikan

pemahaman filosofi secara ilmiah meliputi pokok-pokok bahasan,

yaitu : Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik dan

Strategi Nasional.

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: